SOLIDARITAS HAM DAN DEMOKRASI,,



SOLIDARITAS HAM DAN DEMOKRASI

ISI SENTRAL:

 (HENTIKAN PEMBUNGKAMAN RUANG DEMOKRASI TERHADAP GERAKAN RAKYAT DAN SEGERA TARIK TNI/ POLRI YANG ADA DI PUNCAK PAPUA DAN SELURUH TANAH PAPUA) 

Home  News

Gelar Aksi di Gorontalo, Mahasiswa Papua : Tarik Militer Dari Tanah Papua

 by Redaksi Koordinator Yang 

SHARES

KOORDINAT.CO, GORONTALO – Papua Merdeka, Papua Merdeka, Papua Merdeka. Itulah kata-kata yang digaungkan oleh puluhan Mahasiswa Papua menggelar aksi demonstrasi di Patung Berdoa Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Senin (27/03/2023).

Pantauan Koordinat.co, massa aksi tiba di Patung Berdoa pada pukul 16.00 WITA.

Dalam aksinya Mahasiswa Papua menyentil soal darurat kemanusiaan di Kabupaten Puncak Papua, dan meminta tarik Militer dari tanah Papua

Selain itu, ada beberapa tuntutan yang disuarakan oleh Mahasiswa Papua :

1.Hentikan pembungkaman ruang demokrasi terhadap gerakan rakyat

2. Hentikan segala bentuk pelanggaran HAM di atas tanah Papua

3.Mengecam pengesahan Perppu Cipta Kerja Menjadi UU

4.Hukum dan Tindak Lanjuti Aparat Kepolisian Yang Melakukan represif terhadap massa aksi pada momentum hari perempuan sedunia di Gorontalo. 

Gelar Aksi di Gorontalo, Mahasiswa Papua : Tarik Militer Dari Tanah Papua

Mahasiswa/I Puncak papua juga menyampaikan beberapa pernyataan sikap dalam Aksi Yaitu:

  1. Pemerintah pusat dalam hal ini PAPAK IR JOKO WIDODO, serta Aparat TNI/Polri segera Tanggung jawab Atas pelanggaran HAM yang Terjadi mutilasi terhadap warga sipil tanggal 03 maret 2023 di puncak papua. 

  2. Kami juga menuntut segera menghukum para pihak pelaku TNI/ Polri yang salah menggunakan Alat negara sehingga warga sipil korban nyawa ditembak oleh senjata 🔥dan korban adalah Atas Nama ibu terina murip dan di distrik sinaka kabupaten puncak sesuai dengan kitab undang - undang hukum pidana pasal 338 dan pasal 340 menjadi dasar untuk menjatuhkan bagi para pelaku tindakan kejahatan mutilasi. 

  3. Segera tarik militer TNI/POLRi organik maupun non organik yang sedang beroperasi militer di Kab., puncak papua dan beberapa distrik gone, yugumuakc, megebume, dan seluruh tanah Papua. 

  4. Kapolda papua kodim dan koramil kabupaten puncak papua harus bertanggung jawab atas korban warga sipil anak dibawa umur dan pimpinan segera mengarahkan kepada TNi/POLRI untuk. Tidak menggunakan Alat negara dengan sembarangan menembak Warga sipil karena tindakan itu, melawan hukum sesuai UUD 1945.

  5. Kami juga menegaskan bahwa pemerintah kabupaten puncak harus memfasilitasi memindahkan Anak sekolah di sekitar kabupaten terdekat baik itu, TK, SD, SMP, SMA DAN SMK. Pindahkan di Kabupaten Terdekat sepertinya Nabire dan lainnya. 

  6. Tentara nasional Indonesia memiliki tupoksi utama  dimana UUD Dalam pasal 30 (ayat 4) UUD 1945 Bahwa Polisi sebagai Alat negara yang dimana menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta penegak hukum . Dengan itu pemerintah pusat segera tuntaskan segala bentuk mutilasi membunuh yang terjadi di puncak bahkan yang ada diatas Tanah Papua. 

Papua Merdeka

 SENIN MARET 27, maret 2023




Komentar

Postingan populer dari blog ini

keadilan gender